Fakta Mengejutkan, Calon Kepala Daerah Berharta Minus
Pemilihan kepala daerah serempak tahun ini diwarnai disparitas harta kekayaan calon kepala wilayah serta wakil kepala wilayah yang paling lebar. Kecuali ada calon dengan kekayaan beberapa puluh sampai beberapa ratus miliar rupiah, ada juga calon yang hartanya minus, alias mempunyai hutang dengan nominal melewati hartanya.
bandar judi bola terbesar langkah prediksi taruhan bola online
Hasil olah data Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) 1.474 calon kepala wilayah serta calon wakil kepala wilayah dari KPK per 19 Oktober memperlihatkan 12 calon memberikan laporan harta mereka minus. Jumlah yang disampaikan beragam, mulai Rp. 8 juta sampai minus Rp. 3,5 miliar (Kompas.id).
Dari data ini kita dapat menyaksikan jika harta kekayaan beberapa pasangan calon tidak semua termasuk sanggup untuk turut pemilihan kepala daerah. Tetapi, mengapa ya berani sekali dengan harta ngepas bahkan juga minus atau ikhlas berhutang untuk satu pemilihan kepala daerah.
Walau sebenarnya, kita ketahui pemilihan kepala daerah itu bukan gelaran mencoba. Kita kenali bagaimana dalam pemilihan kepala daerah itu ada menang dan kalah. Jika pasangan calon yang hartanya minus itu kalah bagaimana?. Bisa saja stress akan menempa hingga bikin rugi diri kita.
Serta, bila menang, bagaimanakah cara untuk kembalikan uang minus itu?. Pasti ada praktik-praktik korup yang dilaksanakan. Itu yang paling beresiko serta bikin rugi warga keseluruhannya.
Untuk penulis, begitu berani beberapa pasangan calon yang harta kekayaan minus coba-coba "keberuntungan" dalam satu pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah itu bukan gelaran mencoba tetapi gelaran untuk rakyat memperoleh pimpinan yang terhebat baginya.
Seolah-olah mengikut pemilihan kepala daerah dengan harta kekayaan minus memberi kepercayaan untuk satu diantara pasangan calon untuk maju serta menang pada pemilihan kepala daerah. Walau sebenarnya hal itu belumlah pasti.
Bukti ini benar-benar mengagetkan sebetulnya. Keberanian mengikut pemilihan kepala daerah walau harta kekayaan minus. Tidak terpikirkan oleh penulis mengapa ini berlangsung.
Belum juga, ada arti mahar politik, ada juga politik uang dan lain-lain. Ini akan memberi imbas jika nantinya sang calon kepala wilayah itu dapat berpikir bagaimanakah cara untuk kembalikan dana yang sudah habis sepanjang kampanye serta akan usaha bagaimana supaya harta kekayaan tidak minus kembali.
Baru kesempatan ini, penulis membaca serta menyaksikan ada seorang kepala wilayah berani untuk maju pemilihan kepala daerah dengan harta kekayaan yang minus. Umumnya, beberapa calon kepala wilayah memiliki harta yang cukup bahkan juga besar sekali.
Bukti ini pasti harus menjadi perhatian kita bersama-sama juga. Benar-benar hak berpolitik ialah hak semua warga Indonesia. Tetapi, penting hal ini menjadi perhatian supaya tidak jadi permasalahan kedepan.
