Riwayat "Proyek Kereta Api" di Pulau Kalimantan
Project Pembangunan Jalan Kereta Api di Kalimantan Timur adalah satu diantara project penting kerja sama di antara Republik Indonesia serta Liga Rusia terutamanya di bagian ekonomi yang sudah diinisiasi semenjak tanggal 27 Oktober 2011 dengan diberi tanda tangannya Protocol For Rusian – Indonesian High Tingkat Rapat on Bilateral Economic Cooperation di antara Pemerintahan Indonesia dengan Wakil Pemerintahan Rusia dan Gabung Pernyataan untuk pembangunan Project Kereta Api Angkutan Spesial Batu Bara di Pulau Kalimantan sejauh 285 km dengan gagasan investasi sebesar USD 2,4 milyar.
bandar judi bola terbesar langkah prediksi taruhan bola online
Tindak lanjuti persetujuan di atas, untuk tanggal 8 November 2013 sudah diberi tanda tangan MoU di antara Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur dengan P.T. Kereta Api Borneo serta Federasi State Anggaranary Educational Institution of Higher Profesional Education mengenai kerja sama Training pengajaran di Moskow State of Railway Engineering, Gubernur Kalimantan Timur sudah memberi Kesepakatan Konsep Pembangunan Perkeretaapian Spesial ke P.T. Kereta Api Borneo untuk Jalan Kereta Api Spesial dari Kabupaten Kutai Barat lewat Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara s/d Kota Balikpapan, yang akan usai untuk tanggal 29 September 2019.
Berdasar MoU tertera di atas, dari masa 2015 – 2017,Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur sudah mengirim 145 orang mahasiswa putra wilayah untuk belajar pengetahuan serta tehnologi perkeretaapian di sejumlah kampus di Rusia dengan pola beasiswa ongkos perjalanan PP serta ongkos hidup dijamin oleh Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur dan pembebasan ongkos kuliah oleh faksi Rusia. Mahasiswa angkatan pertama kali sudah lulus tahun 2020, serta akan diikuti angkatan ke-2 serta ke-3 sekitar 99 Mahasiswa.
Selaku cara riil suport Pemerintahan Republik Indonesia untuk implikasi project ini, untuk tanggal 19 November 2015 sudah dilaksanakan Groundbreaking Pembangunan Perkeretaapian serta Pembangunan Techno Park oleh Presiden Republik Indonesia di Propinsi Kalimantan Timur.
Project diartikan jadi satu diantara deliverables di saat lawatan Presiden Republik Indonesia ke Sochi, Liga Rusia, dalam rencana mendatangi ASEAN – Russia Summit untuk tanggal 18 – 20 Mei 2016, dengan hasil diantaranya:Faksi Indonesia memperjelas kira-kira project itu dirubah jadi perkeretaapian umum sesuai ketetapan perundangan di Indonesia, faksi Rusia tidak bisa kuasai 100%;
Faksi Rusia mengharap pemerintahan Indonesia bisa mengganti posisi project perkeretaapian spesial jadi perkeretaapian umum, hingga bisa digunakan untuk pengiriman penumpang;
Pemerintahan Indonesia menginginkan P.T. Kereta Api Borneo supaya merajut komunikasi dengan BUMN Indonesia, untuk lakukan kerja sama.
Dalam rencana menampung proposal permintaan dari faksi Rusia untuk perombakan pola dari KA Spesial ke Umum, untuk tanggal 20 Februari 2017, Pemerintahan Indonesia sudah mengeluarkan Ketentuan Pemerintahan (PP) No. 6 Tahun 2017 mengenai Perombakan atas PP No. 56 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Perkeretaapian. Tentang hal pokok revisinya ialah penentuan tubuh usaha juara tiada lewat proses lelang jika investasi tidak mengambil sumber dari APBN atau APBD dan tidak ada agunan pemerintahan. Tetapi sampai sekarang ini P.T. Kereta Api Borneo belum mengatur perombakan posisi itu.
Dalam ini, Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur sudah memberi suport riil untuk implikasi project diartikan dengan menampung gagasan pembangunan perkeretapian baik itu pola Kereta Api Umum atau Kereta Api Spesial ke dalam Gagasan Tata Tempat Daerah (RTRW) Propinsi Kalimantan Timur.
Untuk izin posisi, karena belum ada Trase karena itu baru proses izin posisi di Kabupaten PPU berbentuk izin Posisi Technopark dan Infrastruktur serta sarana pendukung Railways untuk fragmen darat ke PT. KAB yang usai di bulan Juli 2018. (lebih rincinya Kab. PPU yang lebih mengenali), Yang dikatakan Kadishub Kalimantan timur telah ada di butir 2 di atas.
Untuk tindak lanjuti hasil Sidang Komisi Bersama-sama (SKB) keduabelas RI – Rusia Sektor Kerja sama Perdagangan, Ekonomi serta Tehnik yang sudah dikerjakan untuk tanggal 26 Oktober 2018 di Moskow, Liga Rusia, terutamanya di bagian perekeretaapian, faksi Indonesia sudah melakukan rangkaian meeting pengaturan dengan Kementerian/Instansi berkaitan, Pemerintahan Wilayah, KADIN Indonesia Komite Rusia sampai Dewan Perwakilan Wilayah RI (DPD RI).
Tindak lanjuti hasil lawatan First Deputy CEO JSC "Russian Railways" dengan Deputi Sektor Pengaturan Kerja sama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian; Ketua DPD RI; Menteri Perhubungan RI; serta Gubernur Kalimantan Timur, faksi Indonesia sudah membuat Team Terintegrasi antar K/L serta Pemerintahan Wilayah untuk tanggal 27 Mei 2019 yang bekerja untuk lakukan usaha analisis persoalan yang ditemui dalam implikasi project pembangunan jalan KA di Kalimantan Timur dan cari jalan keluar yang mendalam untuk mengakhiri persoalan diartikan. Dalam tatap muka diartikan P.T. Kereta Api Borneo disuruh untuk memberi laporan yang mendalam berkaitan perubahan penuntasan project dengan periodik ke Pemerintahan Indonesia.
Untuk tanggal 26 Juni 2019, Team Terintegrasi (yang terbagi dalam Kementerian/Instansi, Pemerintahan Wilayah serta, KADIN Indonesia Komite Rusia) dan Kantor Perwakilan Dagang Liga Rusia di Jakarta dan P.T. Kereta Api Borneo sudah melakukan lawatan lapangan kombinasi dan meeting pengaturan referensi pemercepatan implikasi project pembangunan KA di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentang hal focal poin dari jadwal itu ialah Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur.Tentang hal Kedutaan Besar Liga Rusia serta Kantor Perwakilan Dagang Liga Rusia di Jakarta tidak mengirim perwakilan.
Lawatan lapangan itu ialah bentuk dari loyalitas penuh Pemerintahan Republik Indonesia untuk cari jalan keluar terhebat dalam rencana pemercepatan implikasi project pembangunan jalan KA di Kalimantan Timur.
Lawatan lapangan itu selanjutnya diikuti oleh penerapan Business Gathering Untuk tanggal 27 Juni 2019. sudah dikerjakan Business Gatheringtersebut dikerjakan untuk menjala kekuatan partner lokal dalam kerja sama pembangunan jalan KA di Kalimantan Timur dengan focal poin penyelenggaraan ialah Kementerian Luar Negeri.
Pemerintahan Republik Indonesia mengatakan loyalitas penuh agar bisa selekasnya cari jalan keluar yang mendalam untuk implikasi project diartikan tetapi di lain sisi minta supaya P.T. Kereta Api Borneo bisa selekasnya sampaikan kejelasan keputusan pola KA yang diputuskan berikut gagasan usahanya
Tetapi diawalnya Tahun 2020, faksi PT. KAB mengatakan mundur dari kerja sama itu serta akan konsentrasi untuk pengadaan anjuran prasarana di Project Ibu Kota Negara. Dengan pengakuan itu, karena itu dengan automatis Pembangunan Project Kereta Api Pertama kali di Pulau Kalimantan jadi mimpi jelek yang tidak terlewatkan oleh warga.
Pertanda mundurnya faksi Rusian itu sebetulnya sudah tercium semenjak tahun 2018 lalu, mengingat dokumen Pra FS, FS serta DED selaku satu diantara didepannya satu project, rupanya belum diatur. Di sisi lain, faksi rusia benar-benar menginginkan Indonesia yang membuat dokumen itu. Kantor perwakilan di Kalimantan timur sudah ditutup, serta kegiatan di lapangan pun tidak diteruskan.
Bermacam usaha sudah dilaksanakan oleh Pemprov Kalimantan timur, tetapi peraturan investasi berada di pusat, hingga usaha itu jadi tidak maskimal.
